Diduga Oknum Debkolektor Eksternal PT FIF GROUP Manado Tarik Motor Beat Milik Danny Lintang, LP2KP Minta Aparat Lakukan Penelusuran
MINAHASA UTARA, Sibernasional.com — Dugaan penarikan paksa sepeda motor jenis Honda Beat milik seorang warga bernama Danny Lintang oleh seorang penagih eksternal yang dikenal dengan panggilan Pardo menjadi sorotan. Peristiwa tersebut, menurut informasi yang disampaikan kepada media, terjadi pada Sabtu, 24 Oktober 2026, di wilayah Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
Berdasarkan keterangan yang diterima, penarikan kendaraan itu diduga melibatkan Pardo, yang disebut-sebut bekerja sebagai penagih eksternal PT FIF Group Manado. Kendaraan tersebut dikabarkan sedang dikendarai oleh seorang anak yang masih di bawah umur ketika terjadi pencegatan.
Informasi yang beredar juga menyebutkan adanya dugaan ancaman terhadap pengendara. Pardo diduga mengancam akan membakar sepeda motor beserta pengendaranya apabila kendaraan tersebut tidak diserahkan. Namun, kebenaran mengenai dugaan ancaman tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui keterangan para pihak terkait.
LP2KP Soroti Dugaan Prosedur Penarikan Kendaraan
Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP), melalui Michael L. Mantiri, menyoroti dugaan tindakan penagih eksternal tersebut. Michael meminta agar proses penarikan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan maupun pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Michael, apabila penarikan dilakukan tanpa dokumen yang sah dan tanpa memenuhi prosedur hukum, tindakan tersebut perlu ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Ia juga meminta agar dugaan intimidasi terhadap anak di bawah umur mendapat perhatian serius.
Michael turut meminta Kepolisian Daerah Sulawesi Utara untuk menindaklanjuti laporan dan bukti yang tersedia apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Aspek Hukum dan Perlindungan Konsumen
Dalam pelaksanaan penagihan dan penarikan kendaraan bermotor, perusahaan pembiayaan dan pihak ketiga wajib memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, ketentuan perlindungan konsumen, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur perilaku penagihan.
Penarikan kendaraan tidak dapat serta-merta dinyatakan sah atau melanggar hukum hanya berdasarkan ada atau tidaknya surat dari pengadilan. Penilaiannya bergantung pada status dan pendaftaran jaminan fidusia, isi perjanjian, kondisi wanprestasi, serta ada atau tidaknya persetujuan penyerahan secara sukarela dan pengakuan mengenai terjadinya cidera janji. Apabila terdapat perselisihan mengenai cidera janji atau konsumen menolak menyerahkan kendaraan secara sukarela, pelaksanaan eksekusi harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
Selain itu, dugaan ancaman terhadap anak di bawah umur perlu diperiksa secara terpisah berdasarkan bukti dan keterangan saksi.
Permintaan Klarifikasi dan Penyelidikan
Hingga rilis ini disusun, informasi mengenai peristiwa tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Klarifikasi dari pihak PT FIF Group Manado, Pardo selaku pihak yang disebut dalam informasi awal, pemilik kendaraan, serta pengendara yang berada di lokasi diperlukan untuk memperoleh gambaran peristiwa secara utuh.
Redaksi juga belum memperoleh keterangan resmi mengenai dokumen penarikan kendaraan, status perjanjian pembiayaan, maupun ada atau tidaknya laporan polisi terkait kejadian tersebut.
LP2KP berharap aparat kepolisian dapat menindaklanjuti setiap laporan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, sekaligus memastikan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya anak di bawah umur.
Catatan redaksi: Pemberitaan ini memuat dugaan yang masih memerlukan verifikasi. Penyebutan nama dan keterkaitan pihak-pihak yang disebutkan tidak dimaksudkan sebagai penetapan kesalahan. Setiap pihak berhak memberikan klarifikasi dan memperoleh perlakuan sesuai asas praduga tak bersalah.
Penulis : Tim Investigasi
Editor : Deden M, C.BJ., C.ILJ.
Sumber Berita: Tim Investigasi
