Pandeglang, Banten, Akpersibantennews.com — Jalan utama Kampung Lasem beserta jembatan penghubung yang menjadi urat nadi mobilitas warga Kampung Lasem dan Kampung Cimandahan, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, hingga kini masih dalam kondisi rusak parah dan nyaris tak tersentuh perbaikan.
Pantauan di lapangan menunjukkan jalan tanah berlumpur, licin, dan jembatan dengan kondisi memprihatinkan menjadi satu-satunya akses warga menuju pasar, fasilitas kesehatan, sekolah, serta pusat pemerintahan Kecamatan Sobang. Saat hujan turun, jalur tersebut nyaris tidak dapat dilalui kendaraan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait fungsi perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan, khususnya pada akses yang menyangkut kepentingan publik lintas kampung.
Ketua Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) DPD Banten, Yudianto, C.BJ., C.IJ, menilai persoalan ini sebagai bentuk pembiaran yang berdampak langsung pada hak dasar masyarakat.
“Ini bukan lagi soal kenyamanan, tapi soal keselamatan dan hak warga negara. Ketika akses menuju puskesmas, sekolah, dan kantor pemerintahan rusak dan dibiarkan, maka negara hadir setengah-setengah,” tegas Yudianto.
Ia menambahkan, jalan tersebut memiliki peran strategis karena menopang aktivitas ekonomi warga, terutama sektor pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung masyarakat setempat.
“Mayoritas warga adalah petani. Hasil pertanian mereka sulit dipasarkan karena kendaraan tidak bisa masuk. Padahal pemerintah pusat mendorong ketahanan pangan dari desa. Tanpa infrastruktur, program itu hanya jargon,” ujarnya.
Warga setempat mengaku telah bertahun-tahun hidup dengan kondisi tersebut. Mereka kerap menghadapi situasi darurat ketika harus membawa warga sakit ke fasilitas kesehatan.
“Kalau hujan, motor sering jatuh. Mobil tidak berani masuk. Pernah ada warga sakit harus ditandu. Anak-anak sekolah juga sering terhambat,” ungkap salah seorang warga Kampung Lasem.
AKPERSI DPD Banten mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Sobang, serta Dinas PUPR agar tidak hanya melakukan pendataan, tetapi segera merealisasikan perbaikan permanen.
“Jika akses utama dua kampung saja diabaikan, bagaimana mungkin pembangunan desa dan ketahanan pangan bisa berjalan berkelanjutan,” pungkas Yudianto.
Penulis : Redaksi
Editor : Deden Mulyana, C.CB.
