Toba, AkpersiBantenNews.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kajian Akhir Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Toba Tahun 2025-2026 digelar di Hall Sinar Minang, Balige pada Selasa (9/12/2025). Lingkup jenis bencana yang dikaji adalah gempa bumi, likuefaksi (pergeseran tanah), tanah longsor, banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan ladang, kekeringan dan kegagalan teknologi.
Dalam materi yang dipaparkan oleh pihak PT Artek Utama selaku pihak ke tiga yang menyusun kajian tersebut, semua kecamatan di Kabupaten Toba berpotensi terkena bencana, kecuali untuk bencana kegagalan teknologi yang diprediksi hanya mungkin terjadi di Kecamatan Laguboti, Kecamatan Parmaksian dan Kecamatan Pintu Pohan Meranti.
Berdasarkan kajian tersebut, disampaikan rekomendasi untuk antisipasi bencana yakni rekomendasi generik dan rekomendasi spesifik. Adapun rekomendasi generik adalah perkuatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, Diklat dan logistik, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dan pengembangan sistem pemulihan bencana. Sementara untuk rekomendasi spesifik terdiri dari mitigasi fisik seperti penanaman pohon berakar dalam san rapat, menjaga mutu bangunan, rehabilitasi daerah tangkapan air, pembangunan dan pemeliharaan jalur sekar bakar di batas hutan serta hal-hal lain yang lebih spesifik.
Sementara untuk mitigasi non fisik terdiri dari penguatan koordinasi dengan BMKG untuk peringatan cuaca ekstrim, pelarangan pembakaran hutan, pembentukan tim siaga bencana dan beberapa rekomendasi lainnya.
Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus dalam sambutannya menyampaikan bahwa FGD yang dilakukan merupakan lanjutan FGD yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. “Hal paling penting adalah pemahaman kita terkait bencana. Bagaimana kita menghadapi bencana. Jangan kita yang tadinya harus mengatasi namun justru memperburuk suasana,” katanya.
Wakil Bupati juga meminta agat seluruh Camat, Kepala Desa dan Lurah harus memegang dokumen tersebut, sehingga jika ada bencana para kepala desa, lurah dan camat tau dan paham apa yang akan mereka lakukan.
Sementara Kapolres Toba AKBP Vinsensius Jimmy Parapaga yang turut hadir menyampaikan bahwa sesungguhnya alam bersifat netral, tidak dapat menjadi teman atau menjadi lawan. Berdasarkan pengalamannya, beliau juga memaparkan bahwa bencana alam terjadi kadang faktor natural dan faktor kesalahan sendiri. “Yang tidak bisa kendalikan adalah alam itu sendiri. Jadi kita yang menyesuaikan diri dengan alam,” ujar beliau.
Selain itu, Kapolres Toba juga menyampaikan bahwa selama ini sistem pertolongan terhadap korban bencana sering salah. Selama ini penyelamatan terhadap korban lebih mengutamakan korban meninggal daripada korban selamat. “Selama ini dalam penanggulangan bencana, kita lebih fokus menangani yang mati, padahal di waktu yang sama ada yang masih selamat yang sangat butuh pertolongan. Padahal harusnya kita harus utamakan menolong yang selamat daripada yang sudah mati,” tambah Kapolres.
Selain Kapolres Toba, Ketua DPRD Toba Franshendrik Tambunan yang juga hadir menyampaikan bahwa saat ini kondisi hutan di Toba sudah kategori kritis. Karena itu beliau meminta agar camat menugaskan kepala desa melakukan pendataan hutan yang kritis di daerahnya masing-masing.
“Kami minta kepada para Camat untuk meminta Kepala Desa melakukam pendataan hutan yang kritis. Jika butuh penanaman, sampaikan proposal ke Inalum atau Badjra untuk mendapat bibit pohon,” sebut beliau.
“Bagaimanapun isi kajian ini, terutama soal banjir dan longsor kalau tidak kita tangani dari sekarang maka kita pasti akan mengalami seperti yang dialami oleh para tetangga kita,” tambah Ketua DPRD mengingatkan.
Penulis : Redaksi
Editor : Deden Mulyana, C.BJ.
Sumber Berita: Redaksi
