Pandeglang, AkpersiBantenNews.com — Aliansi Indonesia Badan Peneliti Aset Negara (BPAN) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Banten menyoroti respons aparatur Pemerintah Kabupaten Pandeglang terkait laporan kondisi darurat bangunan sekolah yang dinilai membahayakan keselamatan peserta didik.
Sorotan ini muncul setelah BPAN DPD Banten menerima dan menelaah bukti percakapan WhatsApp antara pelapor dengan staf Asisten Daerah (Asda) Bupati Pandeglang, yang dalam percakapan tersebut laporan kondisi sekolah rawan roboh justru diarahkan untuk langsung disampaikan ke Dinas Pendidikan (Disdik), dengan alasan tidak berwenang dan tidak memahami persoalan.
“Ini persoalan serius karena menyangkut keselamatan anak-anak di lingkungan pendidikan. Ketika laporan darurat justru dialihkan tanpa adanya eskalasi ke pimpinan daerah, maka patut diduga terjadi pembiaran informasi,” tegas perwakilan BPAN DPD Banten.
BPAN DPD Banten menilai, dalam situasi darurat yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa, setiap pejabat dan pembantu kepala daerah memiliki kewajiban moral dan administratif untuk memastikan informasi tersebut sampai kepada pengambil keputusan tertinggi, yakni bupati, tanpa berlindung di balik alasan kewenangan struktural.
BPAN juga menyoroti lambannya penanganan karena laporan masih dibebani jalur administrasi dan birokrasi, padahal kondisi bangunan sekolah dinilai rawan roboh, terlebih di tengah musim hujan. Situasi ini dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan siswa dan tenaga pendidik.
Secara regulasi, BPAN DPD Banten menegaskan bahwa kewajiban perlindungan anak telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mewajibkan negara dan pemerintah daerah menjamin keselamatan anak di satuan pendidikan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan respons cepat dan bertanggung jawab atas laporan masyarakat, khususnya yang bersifat darurat.
Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah beserta perangkatnya diwajibkan melakukan koordinasi lintas perangkat daerah untuk melindungi masyarakat. BPAN menilai, pengalihan laporan tanpa eskalasi ke pimpinan daerah bertentangan dengan semangat regulasi tersebut.
BPAN DPD Banten juga menegaskan bahwa kritik ini tidak ditujukan kepada kepala daerah secara personal. BPAN meyakini Bupati Pandeglang memiliki komitmen terhadap dunia pendidikan, salah satunya melalui pengalokasian dana hibah pendidikan. Namun BPAN mengingatkan bahwa komitmen tersebut tidak akan efektif apabila informasi krusial di lapangan tidak sampai kepada pimpinan akibat lemahnya fungsi komunikasi dan koordinasi para pembantu kepala daerah.
“Jangan sampai muncul narasi bahwa pimpinan daerah tidak mengetahui kondisi di lapangan. Jika itu terjadi, maka yang patut dievaluasi adalah sistem dan para pembantunya,” tegas BPAN.
Sebagai langkah lanjutan, BPAN DPD Banten mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk segera:
Melakukan peninjauan lapangan terhadap sekolah yang dilaporkan rawan roboh
Mengambil langkah darurat pengamanan siswa
Mengevaluasi mekanisme penerimaan dan eskalasi laporan darurat di lingkungan Pemkab Pandeglang
BPAN DPD Banten menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan tidak menutup kemungkinan membawa temuan tersebut ke lembaga pengawas pelayanan publik apabila tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat.
Penulis : Akpersi DPD Banten
Editor : Sekretaris Akpersi DPD Banten
Sumber Berita: Akpersi DPD Banten
